Lifestyle » Family » Demi PAD, Banyak Perda Hambat Keberhasilan KB
Selasa, 11 Oktober 2011 - 11:08 wib
Fitri Yulianti - Okezone
(Foto: gettyimages)
BANYAK faktor menjadi penyebab angka akseptor KB belum menunjukkan perolehan memuaskan. Salah satu penyebab datang dari regulator KB di daerah.
Pembagian kerja pusat-daerah turut menjadi penyebab program Keluarga Berencana (KB) belum menyentuh titik terjauh dari ibu kota. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sugiri Syarief, sistem pemerintahan desentralisasi semacam ini menumbuhkan budaya individualis, sekaligus materialistis.
"Di beberapa provinsi seperti NTT, kita gratiskan KB untuk kaya-miskin, tapi ternyata ditarik bayaran. Yang menggangu pelaksanaannya adalah perda-perda yang menyangkut KB. Biayanya tidak sesuai dengan yang kita anjurkan karena mereka anggap KB sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah-red). Itu juga mengganggu sekali," katanya ketika ditemui di Jakarta, baru-baru ini.
Misalnya, ditambahkan Sugiri, peraturan BKKBN menuliskan biaya pemasangan IUD sebesar Rp150 ribu. Namun, beberapa daerah menaikkan biayanya hingga lebih dari 300 persen.
"Hampir semua, kurang lebih 80 persen kabupaten/kota pasang IUD ditarik biaya Rp500 ribu, padahal kita menyediakan harganya cuma 150 ribu. Ini kan berat jadinya," ujarnya.
Menurut Sugiri, sikap tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak peduli dengan keberhasilan program KB yang digaungkan pemerintah pusat. Lebih dalam, pemerintah daerah tidak peduli dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai dampak langsung dari pemakaian KB. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan, AKI Indonesia saat ini mencapai 228/100.000. Diperkirakan, Indonesia akan sulit mencapai target penurunan AKI hingga 102/100.000 pada 2015.
"Itu menunjukkan bahwa daerah tidak peduli, yang penting ada PAD masuk. Perintah Mendagri juga bisa jadi tidak sampai," jelasnya.
Pada tataran pelaksanaan di lapangan pun, kata Sugiri, petugas kesehatan kerap memberikan informasi menyesatkan. "Semua alat kontrasepsi terjangkau untuk orang miskin. Alat kontrasepsi sudah tersedia, tapi informasinya tidak sampai. Di puskesmas tersedia, tapi entah ada bidan atau petugas kesehatan yang bilang bahwa pasang itu bayar," tambahnya.
Sugiri sendiri tidak menampik bila strategi "jemput bola" belum diterapkan secara maksimal oleh pemerintah kepada rakyat miskin. "Orang miskin juga engak bisa pergi ke puskesmas karena mahal. Kalau disediakan pemerintah, dia harus keluar ongkos juga. Yang kita lakukan adalah strategi jemput bola, walaupun belum maksimal," tutupnya.
(ftr) 
Nikmati berita terikini lewat ponsel Anda di 
0 comments:
Post a Comment