Lifestyle » Family » "Perda Hambat Layanan KB bagi Masyarakat Miskin"
Kamis, 13 Oktober 2011 - 15:21 wib
Hermanto - Okezone
(Foto: gettyimages)
KEENGGANAN masyarakat mendapatkan pelayanan KB disinyalir lantaran biaya tinggi. Pemerintah daerah diharapkan tidak memungut biaya kepada masyarakat.
Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Dr Sudibyo Alimoeso mengatakan, keengganan masyarakat mendapatkan pelayanan KB karena biaya tinggi yang dibebankan kepada masyarakat. Padahal, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memberikan anggaran ke masing-masing pemerintah daerah untuk memberikan layanan gratis.
"Saya kira hampir semua pemda, terutama terhadap layanan operasi membayar lebih tinggi dari uang yang kita siapkan. Sebenarnya kita siap mengganti untuk biaya tersebut, kita ada ganti pelayanan untuk kontap (kontrasepsi mantap), baik untuk pria dan wanita," katanya saat ditemui okezone di Tanjung Batu, Belitung, Rabu (12/10/2011).
Sudibyo berharap, pemerintah daerah tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin melakukan KB karena menurutnya hal tersebut menghambat. Sayang, biaya operasi sangat terikat oleh peraturan daerah (perda) sehingga sulit baginya untuk melakukan intervensi terkait hal tersebut.
"Kalau operasi itu kena perda karena jika standar biaya yang menurut Menteri Keuangan itu sudah cukup, di perda itu menurut mereka kurang, itu yang menjadi persoalan. Kami sifatnya hanya menghimbau karena perda itu terkait keputusan politik. Jadi, kami hanya bisa meminta perda tersebut tidak diberlakukan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Mudah-mudahan ke depannya tidak seperti itu," urai Sudibyo yang saat ini menjabat Ketua Paguyuban Keluarga Pacitan.
(ftr) 
Nikmati berita terikini lewat ponsel Anda di 
0 comments:
Post a Comment